Prospek Madura Cerah

8/27/2008

SUDAH dua tahun belakangan ini Dr Ir RB Fattah Jasin MS menjabat Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, dalam kurun waktu relatif singkat, pria kelahiran Sumenep, 25 April 1962 ini sudah paham kondisi perekonomian di provinsi dengan 38 kabupaten/kota ini.

Termasuk perkembangan perekenomian di Madura. Menurut Fattah, Madura memiliki peranan yang cukup kuat dalam roda perekonomian di Jawa Timur. Nah, jika dikaitkan dengan faktor dan indikator perekonomian, maka prospek kemajuan perekonomian di Madura sangat besar.

"Kalau melihat indikator perekmonomian di Madura, besar sekali kesempatan untuk maju. Madura bisa dibilang kuat diberbagai sektor. Baik sektor pertanian, maupun migas (minyak dan gas bumi, Red) yang sekarang mulai digarap," terang putra pasangan Drs RP Mohammad Taha dan Hj Kunti Imaniah.

Fattah menjelaskan, booming­-nya eksplorasi migas di Madura didasarkan berbagai penelitian. Hasil penelitian tersebut sudah cukup untuk menjadi acuan pencarian migas di berbagai daratan maupun di perairan Pulau Madura. Kini, sedikitnya tiga kontraktor eksplorasi migas sedang melakukan kegiatan eksplorasi daerah berjuluk pulau garam ini.

"Dilihat dari prospek perminyakan dan gas, Madura sudah bisa kaya. Pertumbuhan perekonomiannya memiliki prospek cerah," tegasnya. Sebab, seperempat wilayah Madura terdiri dari daratan, sisanya terdiri dari laut. Dengan demikian, jika Madura banyak memiliki sumber migas di wilayah perairan, maka, Madura akan menjadi daerah baru penghasil migas terbesar di Indonesia.

Kapan bisa tercapai? Menurut alumni S1 Universitas Negeri Jember (Unej) ini hanya masalah waktu. Namun, hal tersebut bisa menjadi hal berat jika tidak didukung infrastuktur yang memadai. Artinya, menentukan target kemajuan perekonomian daerah akan sulit meskipun daerah memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa faktor sarana dan prasarana sangat mendukung mobiltas ekonomi masyarakat.

"Kita bisa melihat satu daerah kaya SDA, tapi tidak berberdaya karena infrastrukturnya kurang memadai. Nah, untuk menentukan kapan potensi itu bisa mengangkat perekonomian juga sulit. Kecuali, mulai ada pembanguan infrastruktur," terang pejabat yang punya hobi tenis ini.

Sebagai contoh, urai Fattah, pengusaha pertanian punya komitmen dengan perusahaan lain untuk memenuhi permintaan. Mau tidak mau, pengusaha pertanian kesulitan akses transportasi. Akhirnya, tersendat-sendatnya pasokan dari pengusaha membuat perusahaan yang menjalin kerja sama dengannya memutus hubungan kerja. Sehingga, infrastruktur memiliki peran penting.

"Menurut saya, jalan keluarnya harus ada infrastruktur dulu. Baru bisa ditargetkan kapan kekayaan SDA suatu daerah akan berpengaruh besar terhadap perekonomian," jelasnya. Di Madura, lanjut Fattah, keberadaan jembatan Suramadu sangat membantu memajukan perekonomian di Madura.

Menurut dia, jika Jembatan Suramadu selesai, kemajuan di Madura hanya menghitung waktu. Terutama Pemprov bekerjasama dengan pemkab dan pusat mengatur arah perkembangan tersebut. Tidak hanya perkabupaten. Melainkan integral Madura sebagai pulau dan satu-kesatuan. "Yang pasti, ada aturan pengembangan wilayah. Tentunya pengaturan bidang perencanaan pembangunan ekonominya," papar suami Ir Siti Rohani ini.

Dia menjelaskan, Madura memerlukan perlakuan khusus untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Sebab, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di Madura tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Rendahnya tingkat PDB berdampak pada kecilnya penyerapan tenaga kerja. Serta banyaknya masyarakat yang hidup di bawah rata-rata ekonomi.

Pemrov sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan PDB. Diantaranya pendelegasian wewenang sebagai amanat otonomi daerah pada pemkab. Selanjutnya, pemkab yang harus peka melihat gejala masyarakat. Apa yang harus diselesaikan dan potensi apa yang perlu dikembangkan.

"Tergantung kepentingan dan analisa pemkab masing-masing dalam mengelola daerahnya. Sedangkan pemprov memback-up kebutuhan infrastruktur yang harus dipenuhi," jelasnya.

Meski demikian, pemkab harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi. Sebab, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kerja pemerintah secara integral terkandung dalam RTRW. "RTRW provinsi sudah mengarah pada potensi yang ada di masing-masing daerah. Tinggal bagaimana pengolahan di daerah sendiri. Hampir semua potensi kita cover. Mulai pertanian, industri, migas, perumahan, pemukiman, sampai pariwisata," pungkasnya. (nra/tra)

dicopy dari jawapos

Tulisan Terkait Lainnya