Di Balik Gagasan Pembentukan Lembaga Khusus Kepulauan

9/15/2008

KABUPATEN Sumenep merupakan daerah yang memiliki karakteristik berbeda dari kabupaten lain. Daerah ini memiliki ratusan kepulauan. Beberapa kecamatan ada di kepulauan

Dengan wilayah yang luas, jarak antara pusat kabupaten dengan kepulauan cukup jauh. Butuh perjalanan lama dengan naik kapal. Itu pun tidak setiap hari ada kapal antarpulau berlayar. Kondisi geografis inilah yang membatasi wilayah kepulauan dengan daratan.

Kondisi geografis ini pula yang membuat adanya perbedaan kecepatan pembangunan di kepulauan. Proses pembangunan di kepulauan jauh tertinggal dibanding daratan. Nah, hal itu kemudian menjadi alasan Panitia Khusus (Pansus) raperda struktur organisasi (SO) DPRD Sumenep untuk membentuk lembaga khusus yang mengurusi masalah kepulauan.

Sebenarnya, gagasan pembentukan lembaga khusus ini sudah lama diwacanakan. Sudah muncul beberapa tahun lalu. Bahkan, pernah muncul gagasan pembentukan kabupaten kepulauan. Tapi, semua itu kemudian tenggelam.

Rupanya, momentum pembahasan SO baru dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali wacana lembaga khusus kepulauan. Melalui tangan anggota pansus, gagasan itu kembali dihidupkan.

Pansus yang saat ini sedang menggodok SO baru akan mengusulkan kepada eksekutif untuk lebih memerhatikan nasib kepulauan. Sebab, pembangunan di kepulauan jauh tertinggal dari daratan.

"Hampir semua teman-teman pansus setuju. Jadi, nantinya ada lembaga teknis yang benar-benar memikirkan dan merencanakan pembangunan di kepulauan. Bisa berupa kantor," kata Wakil Ketua Pansus Raperda SO Malik Effendi kepada koran ini kemarin.

Menurut dia, gagasan seperti itu pernah muncul saat perubahan struktur organisasi (SO) pada 2003 lalu. Hanya, kala itu usulan tak mendapat tanggapan positif. "Sekarang, kita munculkan lagi. Rupanya, banyak anggota pansus yang mendukung," ungkap Malik.

Dijelaskan, lembaga khusus untuk kepulauan perlu dibentuk karena selama ini pengembangan dan pembangunan kepulauan tidak fokus. Akibatnya, kualitas pembagunan hampir semua kecamatan di kepulauan lebih rendah dibanding daratan. Mulai pendidikan, kesehatan, dan sosial. Terlebih lagi kemiskinan, di kepulauan lebih besar.

"Jadi, perlu ada konsentrasi pembangunan. Nah, itu bisa dilakukan, jika ada instansi yang khusus mengurusi kepulauan," jelasnya.

Menurut Malik, DPRD dan Pemkab Sumenep sejak reformasi lalu sudah melakukan terobosan untuk memercepat pembangunan kepulauan. Namun, hasil evaluasinya, wilayah kepulauan masih tertinggal. Agar lebih efektif, maka perlu dibentuk lembaga teknis daerah yang khusus menangani pembangunan wilayah kepulauan setingkat kantor.

"Ini baru sebatas pembahasan intern (pansus). Setelah itu kita lemparkan usulan itu ke eksekutif. Rencananya, pada 18 sampai 20 September ada pertemuan dengan eksekutif," tukasnya.

Pembentukan lembaga khusus itu disetujui pimpinan DPRD Sumenep. "Kami upayakan lembaga khusus itu bisa dibentuk pada SO tahun ini," kata Ketua DPRD Sumenep Abuya Busyro Karim.

Sama seperti pansus, Busyro menjelaskan, lembaga khusus itu perlu dibentuk karena hingga sekarang masih ada kesenjangan antara wilayah kepulauan dengan daratan. Meskipun sejak 10 tahun terakhir ini program pembangunan sudah diformat untuk memercepat pembangunan kepulauan, tapi hasilnya belum signifikan.

Bahkan, pansus sudah memiliki nama untuk lembaga baru itu, yakni kantor penelitian dan pengembangan kepulauan. "Itu bagus untuk peningkatan kepulauan dalam jangka pendek maupun jangka panjang," katanya.

Untuk jangka panjangnya, kata dia, bisa saja terobosan tersebut menjadi cikal bakal pembentukan kabupaten kepulauan. "Itu kalau kita nantinya berpikir Madura akan dijadikan provinsi. Maka, harus dipersiapkan mulai sekarang. Kita harus juga berpikir untuk jangka panjang," tandasnya. (ahmad zahrir ridlo)

Dicopy dari www.jawapos.co.id

Tulisan Terkait Lainnya